Tasikgemilang com. Tembilahan – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) rutin terkait pengendalian inflasi tahun 2025 secara virtual pada Selasa (4/3/2025) pagi. Kegiatan ini berlangsung di ruang video conference (vidcon) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Inhil.
Turut hadir mendampingi Bupati Inhil, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Inhil, Ketua DPRD Inhil, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Inhil, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, serta pihak terkait lainnya.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring. Dalam pemaparannya, Mendagri menyampaikan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 3 Maret 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan inflasi nasional pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Februari 2024, serta -0,48% secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Januari 2025.
Mendagri menilai bahwa meskipun terjadi deflasi, kondisi daya beli masyarakat masih berada dalam kategori cukup baik. “Secara pribadi, saya melihat data ini tidak mengkhawatirkan, karena kemampuan daya beli masyarakat relatif cukup baik,” ujar Tito Karnavian.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan deflasi pada Februari 2025. Beberapa di antaranya adalah adanya diskon tarif listrik, peningkatan produksi cabai merah dan cabai rawit, penurunan harga jagung di tingkat peternak, penyesuaian tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di beberapa wilayah, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. “Kondisi ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga komoditas dan kebijakan pemerintah turut berperan dalam tren deflasi bulan ini,” jelas Amalia.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir.
